Press "Enter" to skip to content

Belum Optimalnya Rumah Aman di Kab. Bandung

Berdasarkan pengalaman pendampingan kasus yang dilakukan oleh Sapa Institut, Jumlah kasus Kekerasan Terhada Perempuan dan Anak (KtPA) di kabupaten Bandung yang telah ditangani Sapa Institut periode Januari – Agustus 2015, terhitung 51 kasus. Di kab Bandung, Lembaga yang menangani kasus masih sangat minim. Selain itu, fasilitas rumah aman (shelter) yang disediakan pemda untuk penanganan kasus kekerasaan terhadap perempuan sudah ada tetapi belum optimal.

Selain itu minimnya anggaran untuk penanganan kasus menjadi kendala, terutama anggaran untuk korban ketika berada di shelter. Sistem kerjasama lintas steakholder terkait untuk layanan pencegahan dan penganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terbangun.

Berdasarkan hal tersebut, pihak Sapa Institut mengundang ibu Bupati sekaligus sebagai ketua P2TP2A kab. Bandung, Hj. Kurnia Agustina pada pada hari Rabu (25/11), untuk mendapatkan tanggapan terkait penanganan kasus kekerasan seksual khususnya terkait dengan anggaran untuk shelter.

Pertemuan yang diselenggarakan di villa Bali desa Cipeujeuh kec. Pacet Kab. Bandung ini juga dihadiri perwakilan masyarakat dan komunitas Bale Istri dari 3 wilayah. Dalam kesempatan itu, Sapa Institut juga mengundang beberapa keluarga korban yang kasusnya ditangani oleh Sapa Institut juga para pendamping dari komunitas.

Dalam pertemuan tersebut, Bale Istri dan para pendamping melakukan pemetaan permasalahan di Kab. Bandung terutama dalam penangan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pertemuan itupun dijadikan kesempatan untuk berdialog dengan Bu Hj. Kurnia Agustina tentang persoalan saat penanganan kasus kekerasan, baik di lingkungan masyarakat, keluarga korban, dan aparat penegak hukum.

“Komitmen pemerintah terkait anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kab. Bandung sangatlah penting. Tujuan pertemuan ini ingin menegaskan adanya komitmen pemerintah terkait dengan kenaikan anggaran termasuk anggaran shelter di wilayah untuk penangan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan,” ungkap Maman Koswara dari Sapa Institut.

“Beberapa poin penting yang dikemukakan belum adanya sistem layanan terpadu terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di kab. Bandung, serta masih minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Selain itu, permasalahan yang muncul belum optimalnya shelter yang dekat dengan wilayah dampingan Sapa Institut. Selama ini kami selalu bekerjasama dengan mitra jaringan untuk menempatkan korban di shelter,” papar Sri Mulyati, direktur Sapa Institut.

Dalam kesempatan itu, Bu Hj. Kurnia Agustina menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten bandung terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kab. Bandung. Persoalan itu diantaranya, pertama, belum adanya sistem mekanisme rujukan antara SKPD dan para penegak hukum. Kedua, belum adanya payung hukum yang spesifik yang dibuat oleh DPRD maupun eksekutif kab bandung terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, miniminya anggaran pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Keempat, belum optimalnya shelter kabupaten bandung.

Beliau berharap perlunya kerjasama antar pemerintah kab. Bandung dengan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Maka untuk itu Sapa Institut bisa membentuk kelompok seperti Bale Istri disetiap desa di seluruh kecamatan di kab. Bandung serta mengumpulkan SKPD dan APH untuk membahas kesepakatan membangun sistem rujukan bersama untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kab. Bandung. (*)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *