Press "Enter" to skip to content

Pemilukada dan Masa Depan Perempuan Kabupaten Bandung

Masyarakat Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Oktober 2010 telah merayakan pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati. Calon yang terpilih ini akan menentukan nasib masyarakat kabupaten selama lima tahun yang akan datang, tidak terkecuali nasib perempuan. Disisi lain perempuan dalam PILKADA kabupaten Bandung mempunyai posisi yang strategis dari total pemilih di Pilkada Kabupaten bandung sebesar 2.125.638 jiwa, suara pemilih perempuan sebesar 1.052.976 jiwa. Jumlah pemilih perempuan yang besar ini harusnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai persoalan perempuan terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Namun sayangnya berbagai pemberitaan tentang PILKADA di media cetak maupun elektronik belum ada yang mengkaitkan visi misi Cabup dan Cawabup dengan berbagai persoalan perempuan di kabupaten Bandung.

Apabila kita tengok ke belakang masih banyak persoalan perempuan di kabupaten Bandung yang belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Setidaknya ada beberapa catatan yang masih menjadi persoalan, Pertama, persoalan Angka Kematian Ibu (AKI) kab. Bandung yang masih tergolong tinggi 268/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) 68/1.000 KH. ��Penulis melihat bahwa masih tingginya AKI dan AKB ini di sebabkan oleh beberapa factor masih terbatasnya akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan dikarenakan masih mahalnya biaya persalinan di tenaga kesehatan, Jamkesmas ataupun gakinda belum sepenuhnya bisa mengcover biaya persalinan dan dibeberapa wilayah masih sulitnya menjagkau sarana pelayanan kesehatan. Padahal Pemkab Bandung sudah memiliki PERDA KIBBLA no. 8 tahun 2009 dan Perda Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) no. tahun 2010. Yang menjamin pelayanan bagi ibu dan bayi dari masa kehamilan, melahirkan dan nifas. Tentunya kalau melihat subtansi dari isi PERDA ini persoalan kesehatan Ibu dan Anak menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya pemerintah daerah.

Kedua Penanganan dan pemulihan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat minim bila dibandingkan daerah lainnya. Kita lihat Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) kabupaten Bandung masih kesulitan pendanaan untuk melakukan penanganan untuk perempuan korban kekerasan.

Tentunya Pilkada kabupaten bandung yang memilih Bupati periode 2010-2014 ini menyisakan sejuta harapan bagi seluruh masyarakat kabupaten Bandung tidak terkecuali perempuan. Bahwa periode pemerintah daerah yang selanjutnya akan menghapuskan catatan kelam kurang terpenuhinya hak reproduksi perempuan kabupaten Bandung. Bupati dan wakil Bupati yang terpilih harus memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan PERDA KIBBLA dan PERDA JPKM, sehingga perda ini tidak hanya menjadi lembaran kertas yang menghiasi rak buku saja dan meminjam istilah salah satu anggota bale istri semoga PERDA KIBBLA tidak hanya menjadi angan-angan saja bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Selain itu persoalan Angka Kematian Ibu tidak di pandang sebagai persoalan tunggal atau persoalan kesehatan saja. Lihat saja hasil penelitian Sapa Institut tahun 2008, persoalan penurunan Angka Kematian Ibu akan sangat terkait erat dengan tingkat ekonomi perempuan, pendidikan perempuan, infrastruktur jalan yang menunjang masyarakat untuk mudah mengakses layanan kesehatan. Selain itu yang tak kalah penting persoalan ini akan sangat terkait pemahaman kesetaraan gender dikalangan masyarakat dan pemerintah local, yang masih memandang bias bahwa tanggung jawab laki-laki hanya mencari nafkah dan persoalan kesehatan ibu dan anak sepenuhnya adalah tanggung jawab perempuan.

Beberapa penyebab kematian ibu yang tentunya tidak hanya melibatkan factor medis saja tentunya perlu sebuah dari kepala daerah terpilih untuk membangun sebuah kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Bina marga dan Perhubungan umum, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Sosial. Sehingga persoalan penurunan Kematian Ibu menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dicatatan penghujung ini semoga kepala daerah kabupaten bandung mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tentang berbagai persoalan perempuan yang disisakan oleh pemerintah di periode sebelumnya.

Pemilukada dan Masa Depan Perempuan Kabupaten Bandung