Press "Enter" to skip to content

Menguak Tingginya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hari anti kekerasan terhadap perempuan terinspirasi dari kejadian pembantaian terhadap tiga aktivis politik perempuan dari keluarga Mirabal yang melawan kekejaman Diktator Rafael Leonidas Trujillo yang berkuasa di Republik Dominika tahun 1930-1960. tanggal 25 November 1960, ketiga aktivis perempuan yang tangguh dan berani yaitu Patricia Mercedes Mirabal, Maria Argentina Minerva Mirabal dan Antonia Maria Mirabal dibantai secara keji sampai mati oleh pemerintahan Trujillo. Sejak kematian tiga orang aktivis perempuan ini, rakyat Dominika bangkit melawan kekejaman Diktator Trujilo.

Bertepatan dengan pembantaian ketiga orang aktivis perempuan di Dominika itu, maka sejak tahun 1981 kalangan aktivis sedunia memperingati 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap perempuan. Dunia baru menemukan momentumnya ketika mengangkat peristiwa tersebut, dan menetapkan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental. Maka mulai 17 Desember 1999, Majelis umum PBB menetapkan 25 November sebagai hari internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan mengajak semua Negara, pemerintahan, organisasi-organisasi internasional, kalangan LSM, dan lainnya untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan guna membangun kesadaran public mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa tahun sebelumnya Majelis umum PBB pada 18 Desember 1979 membentuk konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women). Konvensi ini mengatur kewajiban Negara untuk melakukan upaya pengahpusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan . Negara Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 Juli 1984 menjadi UU No. 7/1984, dengan merevisi pasal 29 ayat (1) CEDAW. Dalam konvensi CEDAW ini secara tegas menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tidakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau didalam kehidupan pribadi. Selanjutnya majelis umum PBB no. 19, 1992 menegaskan bahawa kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai korban tetapi lebih melihat adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh kultur masyarakat yang patriarkis. Relasi gender yang timpang ini adalah sebuah konstruks social yang patriarkis, kemudian dianggap sebagai permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan angka yang signifikan, namun kurang diimbangi dengan adanya perhatian dari pemerintah yang cukup terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan masih kuatnya budaya patriarki berdampak pada kurangnya penangan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Catatan akhir tahun Komnas Perempuan 2005 menunjukkan bahwa terdapat 20.391 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra komnas perempuan, meningkat dari 14.020 kasus pada tahun 2004. Data terbaru yang dikeluarkan 7 Maret 2007 mencatat 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 257 lembaga di 32 propinsi. Kasus KDRT menempati angka tertinggi yakni 16.709 kasus atau 76 %.

Kasus KDRT sendiri menempati posisi pertama menurut Komnas Perempuan disebabkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dan seiring dengan disahkannya UU PKDRT no 23 tahun 2004, sehingga KDRT tidak lagi dianggap sebagai masalah privat (rumah tangga) dan sebuah kewajaran. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU no. 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga. Dalam definisi KDRT diatas memuat 4 unsur penting yakni perbuatan, dampak, lingkup rumah tangga dan subjek korbannya adalah perempuan.

Tetapi sayangnya dalam konteks kabupaten Bandung sendiri UU PKDRT no. 23 tahun 2004 masih kurang tersosialisasikan dikalangan masyarakat umum. Bahkan Berdasarkan hasil studi Sapa Institut tentang persepsi masyarakat terhadap KDRT di kecamatan Paseh , 99 informan yang diwawancara menyatakan tidak tahu mengenai UU PKDRT no. 23 tahun 2004 dan 45 informan menyatakan pernah mengalami atau melihat KDRT yang dilakukan oleh suami. Hal ini tentu memunculkan sebuah keprihatinan mengingat angka KDRT dikabupaten Bandung cukup mengkhawatirkan. Terhitung dari Mei -November 2007 Sapa Institut mencatat adanya 90 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kabupaten Bandung. Data ini diperoleh dari pendataan (studi) dan pengaduan langsung yang disampaikan korban ke Bale Istri atau komunitas perempuan yang menjadi basis dampingan Sapa Institute.

Dari 90 kasus tersebut, korban mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, tamparan, diseret di depan umum (pasar), dipukul dengan dekol (sejenis kampak) sampai berdarah dan penganiayan sampai pingsan. Sedangkan secara psikis, korban dipaksa untuk menikah muda (rata-rata usia pernikahan di bawah 16 tahun), diintimadasi di bawah ancaman alat, seperti golok, pistol dan ancaman pembunuhan. Selain itu korban mengalami penelantaran ekonomi, ditinggalkan oleh suaminya tanpa nafkah dan status yang jelas serta dipoligami tanpa diberi nafkah.

Berikut ini merupakan data korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didampingi oleh Sapa Institute:

No.Bentuk kekerasan��Jumlah KasusPisik25PsikisPisik41PsikisPenelantaran EkonomiPsikis2FisikSeksualPsikis22Penelantaran Ekonomi90

Dari 90 kasus tersebut, hanya tiga kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian dengan status pelaku 1 orang dikurung dalam penjara dan yang lainya lagi dibebaskan atas desakan dan ancaman pihak keluarga dan pelaku. satu kasus yang diadukan ke pihak pengadilan agama yang berakhir dengan perceraian. Bahkan tak jarang pelaku minta ditarik tuntutan korban, sebagai syarat pelaku mau menceraikn korban. Kasus tindak KDRT ini juga berdampak sangat besar terhadap korban, diantaranya, luka-luka, trauma, depresi, stress berat dan tereliminasi dari lingkungan. Selain istri, anak juga mengalami kekerasan yang sama sehingga mengalami trauma, depresi dan menjadi korban trafiking.

Dalam kasus TKW selain rentan mengalami trafiking juga rentan menjadi korban KDRT, berupa eksploitasi ekonomi, fisik dan fsikis. Bahkan dikecamatan Paseh kabupaten Bandung, menjadi TKW ke luar negeri menjadi alternative bagi istri untuk melepaskan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh Suaminya. Tetapi, sayangnya solusi itu malah dimanfaatkan oleh suami untuk menikah lagi, dengan biaya pernikahan dari hasil kiriman istrinya.

Dari hasil Studi yang dilakukan Sapa Institute ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka KDRT di kabupaten Bandung, yaitu :

Tidak adanya perlindungan dari masyarakat maupun pemerintah terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT karena masih dianggap sebagai permaslahan keluarga yang tidak berhak melibatkan campur tangan orang lain.Tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah, dengan rata-rata penghasilan Rp.250.000 per bulan serta tingginya angka feminisasi kemiskinan karena perempuan tidak punya penghasilan.Rendahnya pendidikan perempuan yang menjadi korban KDRT rata-rata tamatan SD serta sebagian buta huruf. Sehingga perempuan korban KDRT merasa malu bahkan tidak tahu kemana mengadukan permasalahan yang dihadapinya.Rendahnya pemahaman aparat pemerintahan lokal (RT, RW, desa) maupun pihak kepolisian untuk penanganan kasus KDRT. Selama ini pihak penegak hukum masih menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku KDRT.Mahalnya biaya pengaduan ke pihak kepolisian dan perceraian, sehingga perempuan korban KDRT tidak mau melaporkan kasusnya.Kurangnya sosialisasi UU PKDRT no. 23 tahun 2004, dari 99 informan yang diwawancari menyatakan tidak tahu tentang UU ini.Masih adannya anggapan dikalangan tokoh agama dan para pengambil kebijakan di kabupaten Bandung, yang melihat UU PKDRT no. 23 tahun 2004 bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam karena memuat nilai-nilai sekuler.

Hal-hal diatas menegaskan diperlukannya sebuah upaya penanganan dan penanggulangan secara sistematis terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dan melibatkan semua pihak baik dari pemerintah medis, penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dilain pihak penanganan terhadap korban KDRT ini semakin penting mengingat belum adanya rumah aman (shelter) maupun tempat pengaduan yang aman bagi korban yang diinisiasi oleh pihak pemerintah Daerah di Wilayah kabupaten Bandung.

Seyogyanya dengan peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, semua pihak mempunyai kepeduliaan dan komitmen dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga tidak lagi memandang bahwa isu ini berasal dari ideologi dari Barat, karena realitas yang terjadi sekarang perempuan yang mejadi korban kekerasan berada dilingkungan sekitar kita bias keluarga ataupun tetangga kita. Peranan pemerintah pun menjadi cukup signifikan untuk merealisasikan UU PKDRT no.23 tahun 2004, sebagai sebuah upaya mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.[]

(Sri Mulyati)