Press "Enter" to skip to content

Sri Mulyati; Pencetak Feminis-feminis Perkampungan

Prihatin dengan nasib perempuan di Kabupaten Bandung yang kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Sri Mulyati bersama beberapa rekannya membentuk komunitas Sapa Institut. Komunitas yang memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Gerakan Sapa Institut telah berhasil menggagas dan mengawal terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KI-BLA) di Kab. Bandung

“Abdi mah ayeuna teu sieun deui ku lalaki. Engke mah mun nikah deui, rek nunytut hak-hak nujadi awewe!” (Saya sekarang tak lagi takut dengan laki-laki. Nanti kalau menikah lagi, bakal menuntut hak-hak perempuan!).

SEORANG perempuan berbicara lantang di sela-sela diskusi tentang perempuan di Perkebunan Ma-labar. Pangalengan. Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu, la sepertinya memiliki energi baru yang tak pernah didapatkan sebelumnya. Janda muda satu anak itu sangat antusias untuk mengubah nasibnya sendiri. Ia bertekad untuk tak lagi menjadi istri dari suami yang selalu menyakitinya secara tisik maupun psikis.

Ada komunitas di belakang perempuan itu. Mereka senantiasa memberi semangat dan pendampingan tatkala dibutuhkan. Kumpulan itu bukan orang-orang kelas tinggi dengan pendidikan dan pengetahuan selangit. Para “aktivis” tersebut kebanyakan lulusan SD dan hidup sederhana, seperti layaknya perempuan kampung biasa. Namun, mereka sangat bersahaja dan memiliki komitmen tinggi untuk menuntut hak-haknya sebagai perempuan yang kini biasa kita sebut kesetaraan gender.

Sri Mulyati (29) berada di belakang gerakan perempuan itu. Berbekal segunung idealisme dan pengabdian, ia membentuk Sapa Institut bersama rekan-rekannya. Sri kini menjadi koordinator Sapa Institut, mengabdikan diri pada pendidikan berkeadilan gender serta pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Sapa Institut bermula dari sebuah lembaga kajian perempuan di Kampus UIN SG D (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung -rcd.). Pembentukannya atas dasar pemikiran, mengapa perempuan minim sekali dilibatkan dalam berbagai pembuatan kebijakan. Perempuan juga kerap menjadi korban KDRT dalam keluarganya sendiri,” kata istri dari Ridwan Apandi (31) itu.

Sri adalah ibu dua anak, Ali-ya Hifni Hawa (4) dan Ikrar Pratama Jauhari (9 bulan). Lulusan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (CIN)SGD Bandung itu dibesarkan dalam kultur keluarga yang sangat demokratis dan menjadi dasar baginya dalam menentukan keputusan.

Salah satu bentuk keprihatinan Sri adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Di wilayah dampingan Sapa Institut saja yang hanya empat desa, hingga pertengahan 2009 mencapai 119 kasus.

98 persennya adalah sosok ibu. Mereka dipukuli, ditampar, disiksa, “diperkosa” di bawah ancaman benda tajam, ditelantarkan tanpa status yang jelas, serta dijadikan penjaja seks komersial oleh orang yang seharusnya melindunginya (suami).

Wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki penduduk sekitartiga juta jiwa dan tersebar di 31 kecamatan kebanyakan memiliki kultur perdesaan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai buruh tani, penggarap lahan pertanian, dan perkebunan milik “orang kota”. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kab. Bandung. Karena kemiskinan ini pula, banyak mendorong para suami untuk mencari nafkah di perkotaan. Namun, tak sedikit dari para suami itu yang justru menelantarkan keluarganya di kampung.

Perempuan di wilayah perkampungan yang kebanyakan berpendidikan rendah dengan status ekonomi menengah ke bawah, sangat rentan menjadi korban KDRT. Kemiskinan kerap menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik seksual, maupun secara ekonomi yang dilakukan pasangannya.

Dari sekian banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan. Sapa Institut memiliki perhatian yang lebih besar ter-hadap kasus kematian ibu. Hal ini didasarkan tingginya angka kematian ibu di Kab. Bandung.

Berdasarkan Data FDB, angka kematian ibu di Kab. Bandung mencapai 450 per 100.000 angka kelahiran hidup, sedangkan berdasarkan Dinas Kesehatan Kab. Bandung mencapai 260 per 100.000 angka kelahiran hidup. Kematian ibu adalah salah satu indikator buruknya kualitas dan penghargaan terhadap kesehatan dan hak perempuan.

Gerakan feminis Sri tak berjuang sendirian. Ia kerap didukung oleh para “aktivis perkampungan” tadi. Ia sadarbahwa perempuan kerap didiskriminasikan dan disingkirkan dari peran-peran sosialnya. Kondisi itu membuat perempuan harus bersatu dalam sebuah wadah yang akan memperkuat satu sama lainnya. Atas dasar itulah. Sapa Institut kemudian membentuk dan mengembangkan Bale Istri. Sri memandang bahwa keterlibatan masyarakat, terutama perempuan dalam melakukan kampanye dan pendampingan korban KDRT cukup efektif mengurangi terjadinya KDRT

Layaknya sekolah Dewi Sartika dahulu, Bale Istri merupakan kumpulan perempuan (dan semua pihak yang peduli pada nasib perempuan) yang membawa pada kehidupan berkeadilan gender. Seperti halnya sekolah Dewi Sartika, Bale Istri mencetak feininis-fe-minis di perkampungan yang memperjuangkan hak-haknya.

Bale Istri memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan yang berdampak pada munculnya sikap-sikap yang diskriminatif terhadap perempuan. Tak hanya hak-hak reproduksi mereka dan advokasi penanganan KDRT, melainkan semua hal yang menyangkut peningkatan kapasitas perempuan dan peran serta mereka dalam keluarga maupun masyarakat. Pendekatannya akan sangat efektif mengingat para pegiatnya berasal dari masyarakat sekitar, termasuk para pemukanya. Selain itu. Bale Istri juga akan melatih perempuan agar lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada wadah organisasi

“Saya bertekad menjadikan masyarakat adil gender. Fungsi laki-laki dan perempuan dalam seluruh sektor kehidupan dibangun dan ditempatkan dalam nilai-nilai kesepahaman dan kesadaran untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan kesetaraan dan antikekerasan,” kata Sri saat ditemui di Kantor Sapa Institut, di Jin. Kbah RT 1, RW 3, Desa Cipaku. Kec. Pasch, Kab. Bandung, Jumat (1/1).

Hingga 2009 lalu, Sapa Institut telah membentuk dan mengembangkan Bale Istri di enam kecamatan di Kab. Bandung yaitu Majalaya, Ciparay, Paseh, Pacet, Pangalengan. dan Arjasari. Sejumlah program melekat pada Bale Istri yang ada di enam daerah itu. “Program Bale Istri disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di tengah masyarakatnya. Sebagai contoh, untuk Bale istri di Pangalengan yang kebanyakan merupakan korban gempa bumi, kita lebih dahulu memberikan penguatan bidang ekonomi agar mereka dapat bertalian secara ekonomi,” kata Sri.

Bentuk kampanye yang dilakukan Bale Istri juga menggunakan corong-corong yang telah ada, salah satunya pengajian ibu-ibu dan kegiatan PKK. Jangan pula berpikiran bahwa hanya kaum perempuan yang menjadi aktivis di Bale Istri karena tak sedikit laki-laki yang ikut aktif memperjuangkan kesetaraan gender itu.

Sri bertekad, membentuk Bale Istri di setiap kecamatan di Kab. Bandung. Ia mengimpikan, Bale istri menjadi garda terdepan yang memiliki andil besar untuk memperjuangkan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kelak, Bale Istri juga harus menjadi kekuatan politis yang dapat menentukan arah kebijakan pembangunan di Kab. Bandung yang berkeadilan gender.

“Sebagai resolusi pada 2010 ini kami bertekad untuk mengimplementasikan semua program yang telah dilakukan selama ini. Salah satunya adalah membuat pusat layanan serta pusat pendidikan informasi dan komunikasi bagi perempuan,” kata Sri. Ia berharap, mimpinya dapat terwujud dan tak ada lagi praktik kekerasan terhadap perempuan di Kab. Bandung. (Deni Yudiawan/”PR”)

Sumber: Pikiran Rakyat, 3 Januari 2010